LESSISMORE

Anda,
Tidak dapat menguatkan yang lemah dengan melemahkan yang kuat
Tidak dapat membantu orang-orang kecil dengan mencabik orang besar
Tidak dapat menolong orang miskin dengan menghancurkan orang kaya
Tidak dapat mengangkat penerima upah dengan menekan pembayar upah
Tidak dapat terhindar dari masalah dengan menghasilkan penghasilan lebih besar
Tidak dapat memajukan rasa persaudaraan dengan mendorong kebencian antar ras
Tidak dapat menciptakan keamanan di atas uang pinjaman
Tidak dapat membangun karakter dan semangat dengan merampas inisiatif dan kemerdekaan.

(Abraham Lincoln)

Puasa Ramadhan 1429 baru saja berlalu. Genap satu bulan kita menjalankan ibadah puasa, suatu ibadah dimana kita tidak melakukan makan-minum dan berhubungan suami istri serta mengendalikan nafsu disiang hari, ibadah yang berarti tidak harus melakukan apa-apa (berbeda dengan ibadah lain dimana kita harus melakukan sesuatu; seperti shalat harus melaksanakan takbir, rukuk dan sujud; haji harus wukuf, tawaf dan sa’i, dsb). Ibadah puasa adalah ibadah yang hanya untuk diri sendiri, ibadah untuk memupuk hablum min Allah.

Iedul Fitri, adalah hari kemenangan, yang pantas dirayakan. Kita sudah menang melawan hawa nafsu. Pada hari kemenangan ini tiba saatnya kita kembali membumi. Kembali memperhatikan lingkungan sekitar, tidak hanya konsentrasi pada diri sendiri. Islam telah memberi tuntunan merayakan hari bahagia setelah berpuasa ini, kita dituntun untuk merayakannya dengan tiga cara.

Pertama; adalah memberi zakat fitrah, ini adalah lambang kepedulian kepada masyarakat dhuafa dan miskin. Kita tidak boleh membiarkan kaum yang kekurangan ditelantarkan.

Kedua; saling memberi maaf, sebagai refleksi kerendahan hati, sebagai penundukan ego. Memberi maaf dan minta maaf adalah menghancurkan egoisme dan kesombongan yang sangat sulit dikalahkan dalam pertarungan dalam diri.

Dan yang ketiga; adalah memupuk silturrahmi, ini juga merupakan kepedulian sosial dalam rangka meningkatkan hablum min annas. Dalam rangka memupuk silaturrahmi ini jangan sampai terperosok pada pesta pora, yang tidak disadari terjadi sampai ada yang harus ngutang sana-sini untuk merayakan lebaran. Bukan pesta itu tujuannya, pesta hanya sekedar refleksi kegembiraan silaturrahmi, tujuannya adalah silaturrahmi. Perbedaannya adalah dalam niat, apakah kita pesta lebaran berniat untuk pesta sampai harus boros dan berhutang, atau berniat silaturrahmi dengan pesta semampu kita.

Marilah kita mengevaluasi puasa dan merayakan lebaran kita dengan niat yang tepat dan baik.

Saya sekeluarga dengan ini mohon maaf lahir dan bathin, semoga kita selalu diberi ridha-Nya, semoga kita selalu hidup dalam lingkungan yang damai, toleran dan saling menghargai.

Sejak tahun 1945 telah enampuluh tiga kali tanggal tujuh belas Agustus. Bagi rakyat Indonesia, tanggal ini adalah tanggal keramat yang selalu dirayakan , yang kemudian dikenal menjadi hari raya tujuhbelasan. Ritual tujuhbelasan ini akan datang lagi dalam beberapa hari kedepan. Apakah tujuhbelasan akan menjadi sekedar ritual tahunan yang akan dibiarkan berlalu dengan segala hiruk pikuk keramaian pesta, lomba dan karnaval saja?

Saya, seorang warga negara, yang sedikit lebih muda dari republik ini, memiliki potret berupa mozaik yang ingin ditumpahkan kedalam blog ini. Mohon maaf, potret yang akan saya tampilkan lebih banyak potrek buruk. Kenapa? Karena saya sangat ingin negeri ini jadi semakin baik, dan untuk menjadi baik kita harus sadar dulu bahwa kita memang buruk.

Potret ini mungkin lebih banyak diambil di Jakarta, ibukota negara, etalase Indonesia, kampung besar tempat saya beraktifitas, dan segala julukanya.

Masalah yang mengemuka di Jakarta adalah masalah lalu lintas. Ciri khas lalu lintas di Jakarta adalah: berebut menguasai jalan, berhenti sesuai dengan kebutuhan disembarang tempat meskipun terlarang untuk berhenti, tidak memberi kesempatan kendaraan yang di depan untuk jalan lebih dahulu. Dan yang paling menonjol adalah pengguna jalan tidak patuh pada aturan lalu lintas, mereka akan patuh aturan kalau ada polisi. Pada hal aturan lalu lintas itulah yang mengatur kita dijalan raya, sedangkan polisi hanya mengawasi kepatuhan pemakai jalan atas aturan tersebut. Jangan sampai polisi diposisikan sebagai aturan itu sendiri.

Seorang pakar sosiologi yang saya lupa entah saya baca dimana, tapi saya ingat sekali pesannya. Sang pakar mengatakan: Kalau mau melihat tingkat keteraturan dan kedisiplinan suatu bangsa, anda tinggal melihat lalu lintas di kota mereka. Persis itu yang tercermin dalam lalu lintas kita, yaitu kesemrawutan yang menggambarkan kesemrawutan cara berpikir kita.

Kita semrawut dalam melaksanakan rencana tata ruang kota, sehingga lalu lintas nya semrawut. Kita semrawut dalam bertindak sehingga berlalu lintas sesuai dengan keinginan sendiri. Kita lupa di jalan banyak orang lain yang perlu dipertimbangkan. Karena semua maunya sendiri-sendiri maka lalu lintas nya semakin mampet. Kita semrawut mengatur lalu lintas sehingga pengaturan membuat lebih tidak teratur.

Melihat kenyataan kadang-kadang saya tidak percaya atas pengamatan sepintas, bahwa dekat kantor polisi pun terjadi kemacetan, tidak tahu entah kenapa. Apakah karena ditempat itu memang macet sehingga perlu dibuat kantor polisi atau kantor polisinya yang membuat kemacetan.

Masalah berikut yang mendera kita adalah masalah sampah. Tidak ada kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya, dan celakanya lagi tempat-tempat pembuangan sampah pun tidak mampu dikelola dengan baik sehingga sampah menumpuk. Sementara itu pemerintah bergelut dengan masalah pembuangan akhir yang penuh dengan sengketa penolakan. Kenapa terjadi penolakan? Karena secara historis sampah dikelola sebagai barang kotor yang harus disimpan jauh-jauh dibelakang. Padahal sampah bisa dikelola dengan bersih dan sehat, karena sampah tidak selalu barang kotor, tapi sampah adalah barang sisa yang tidak diperlukan sehingga dibuang jadi sampah.

Pendidikan juga merupakan masalah yang sangat pelik. Masalah pendidikan adalah masalah nasional. Kita sampai saat ini tidak dapat keluar dari kemelut pendidikan yang sudah menjadi lingkaran setan. Masalah manajemen pendidikan termasuk pendanaan adalah masalah klasik yang belum teratasi. Kalaupun anggaran pendidikan sudah naik menjadi 20 % dari APBN, masih rawan terhadap penyalahgunaan atau pemakaian dana yang tidak effektif. Masalah sektor manajemen pendidikan telah menelan energi sehingga energi sisa tidak cukup untuk memikirkan materi pendidikan. Kita sudah lupa mengajarkan kepada murid-murid sejak dari tingkat dasar agar mereka memercayai dan menghargai usaha dan pikiran sendiri. Kita lupa mendidik anak-anak kita untuk membentuk habit disiplin. Tipisnya penghargaan atas usaha sendiri dan kurang disiplin dalam berbuat akan menjadikan budaya ‘nyontek’, budaya mendongkrak nilai, dsb menjadi lumrah, apalagi diembel-embeli dengan ‘demi menjaga reputasi sekolah’.

Alam demokrasi yang menjadi euphoria dalam 10 tahun terakhir, adalah suatu hal yang menggembirakan. Juga tidak dapat dipungkiri kebebasan demokratis melahirkan sikap kontra produktif dengan lahirnya golongan yang mau menang sendiri dan memaksakan kehendak. Dunia politik dan birokrasi pun dipenuhi dengan pejabat, wakil rakyat, penegak hukum yang koruptif. Jiwa koruptif adalah turunan langsung dari budaya pendidikan yang ‘nyontek’ sehingga menimbulkan habit ketidak jujuran.

Apakah tujuhbelasan akan tetap sebagai hari raya makan krupuk dan panjat pinang, atau sekedar mengagungkan kepahlawanan bambu runcing. Makna kemerdekaan yang mana yang akan membekas, apakah ritual tujuhbelasan atau usaha menjadikan bangsa ini tegak dan bermartabat. Kalau kita pilih yang kedua, maka diperlukan kerja keras, merubah paradigma dengan orientasi kedepan, memerlukan pengorbanan walaupun ini kata-kata yang sudah menjadi klise, tetap masih diperlukan.

Banyak potret yang perlu ditampilkan, namun rasanya tidak akan muat dalam blog ini. Saya cukupkan saja dulu sampai disini. Mungkin kalau saya lagi mood dapat disambung lagi.

Merdeka…..!!!

KPK sedang menggelar sidang atas beberapa terdakwa dalam kasus korupsi aliran dana BI terkait dengan pembahasan RUU Bank Indonesia di DPR. Sampai disini terlihat adaya indikasi kuat kasus suap oleh BI kepada anggota DPR .
Melihat kenyataan ini timbul pertanyaan: ada apa dengan RUU yang diusulkan sampai DPR harus disuap untuk menggolkannya? Apakah ada vested pejabat BI dalam RUU tersebut sehingga diperlukan bargaining dengan DPR agar RUU lolos jadi UU?
Sekali lagi saya bukan ahli hukum, dan perlu diteliti RUU yang sekarang sudah jadi UU tersebut. Kalau sekiranya tidak ada vested apa-apa tapi suap-menyuap masih terjadi, maka perlu dipertanyakan sistim dinegara kita ini.

Pagi ini dalam perjalanan ke kantor, saya menyetel radio untuk memantau kemacetan. Ada berita tentang kecelakaan, dan sang penyiar memberitakan bahwa : “……. korban mempergunakan baju warna biru……dst”. Saya ingin komentar tentang pemakaian kata mempergunakan. Mempergunakan dipakai biasanya untuk alat, seperti mempergunakan tongkat untuk memukul, berarti memukul dengan alat tongkat. Jika mempergunakan baju tidak tepat karena baju bukan alat tapi pakaian, jadi kata yang tepat adalah memakai baju.

Mau sekolah sekarang susah. Apalagi kalau yang tidak punya duit.

Setiap awal tahun ajaran, orang tua sibuk dengan urusan memasukkan anaknya baik ke SD, SMP ataupun SMA dan Perguruan Tinggi. Biasanya yang difavoritkan adalah sekolah Negeri. Sambil menunggu hasil dan kepastian diterima di sekolah negeri agar anak punya kepastian dapat sekolah maka harus punya cadangan, karena sekolah swasta memberi kepastian penerimaan jauh hari sebelum sekolah negeri. Sang anak pun akan didaftarkan disalah satu sekolah swasta, sebagai cadangan kalau-kalau tidak diterima di sekolah negeri. Sekolah swasta, apalagi yang terkemuka pasti pasang syarat yang tidak dapat dibantah, dan orang tua musti teken perjanjian bahwa kalau daftar di sekolah swasta itu, mesti bayar (kadang sampai belasan atau puluhan juta..!) dan kalau mengundurkan diri uang tidak kembali.
Kemudian jika ternyata sang anak diterima di sekolah negeri yang diinginkan maka pembatalan di sekolah swasta sudah pasti tidak akan ada pengembalian dana. Ya jelas tidak bisa… wong sudah teken kontrak dan “no money back guarantee”.

Kelihatannya hal ini wajar saja, sesuai dengan perjanjian yang sudah diteken. Tapi menurut saya masalahnya tidak sesederhana itu. Perjanjian diteken …meskipun disebut tanpa paksaan….tapi pihak orang tua merasa terpaksa, karena takut nanti anaknya tidak kebagian sekolah. Jadi perjanjian itu dilakukan dalam kondisi dan posisi tidak setara. Apalagi kalau nantinya si anak tidak jadi masuk sekolah swasta tersebut…. berarti si orang tua membayar sesuatu layanan yang tidak dinikmatinya. Kejadian ini berlaku disetiap strata pendidikan….terutama di ibukota Jakarta dan sekitarnya.

Apakah ini tanda-tanda ketidak beresan manajemen sekolah dinegara kita ini? Kalau benar maka komplit sudah , ya kurikulum berantakan….ya manajemen berantakan. Masalah sekolah adalah masalah pendidikan dan sangat serius karena akan menentukan karakter bangsa kedepan. Sekolah swasta pun pihak yang tidak mau menjadi sekedar sekolah cadangan…. Tapi, apakah dengan demikian menghalalkan cara pemungutan uang tanpa bisa ditarik kembali, dengan memanfaatkan kekuatiran orang tua agar anaknya dapat bersekolah?.

Saya bukan ahli hukum tapi secara logika ini tidak fair. Mungkin ada ahli hukum yang bisa memberikan pendapat.

Selamat jumpa di Lessismore.

Mencoba sederhana dalam berpikir, untuk menjalani kerumitan hidup yang sudah rumit dari sononya.

Salam

Adli